• img

    Alternatif Pemeriksaan Ketenagakerjaan dalam Peralihan Lembaga Pengawasan Ketenagakerjaan dari Kabupaten/kota ke Provinsi

    Oleh : Syachradjat, SH,MSI
    Kamis, 14 Juli 2016 - 10:47:02 WIB | dibaca: 1434 pembaca | komentar: 0

    Satu-satunya institusi dalam birokrasi ketenagakerjaan yang diatur oleh undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah adalah eksistensi pengawasan ketenagakerjaan yang ditarik dari sistem desentralisasi ke dekonsentrasi. Pemerintah pusat melimpahkan penyelenggaraan penataan dan pengelolaan Pengawasan Ketenagakerjaan tidak lagi menjadi tanggung jawab pemerintah daerah kabupaten dan kota tetapi menjadi tanggungjawab pemerintah daerah ...


  • img

    Pemutusan Hubungan Kerja dan Penyelesaian Perselisihan

    Oleh : Prof.DR.Payaman J.Simanjuntak
    Senin, 27 Juni 2016 - 14:04:34 WIB | dibaca: 1452 pembaca | komentar: 0

    Pemutusan hubungan kerja (PHK) seseorang dari satu pekerjaan dapat terjadi karena beberapa alasan, baik karena alasan dari pekerja sendiri maupun dari pihak pengusaha. Pekerja dapat mengundurkan diri karena mendapat kesempatan kerja yang lebih baik atau karena urusan keluarga atau pribadi. Pengusaha dapat memberhentikan pekerja dalam rangka tindakan disiplin. Disamping itu, pengusaha dapat pula merencanakan PHK untuk tujuan pengurangan pegawai, baik karena kelesuan perusahaan maupun ...


  • img

    Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Panel Arbitrase Khusus

    Oleh : Prof.Dr Payaman J.Simanjuntak
    Jumat, 24 Juni 2016 - 15:25:14 WIB | dibaca: 314 pembaca | komentar: 0

    1 Pada tanggal 27 September 2014 terjadi kecelakaan di Grasberg, PT Freepot Indonesia, Tembagapura, menyebabkan 4 orang pekerja meninggal, 2 orang cedera berat dan 3 orang cedera ringan, Kejadian ini telah memicu sekelompok pekerja pada tanggal 1 Oktober 2014 memblokir jalan Ridge Camp area MP 72 dengan menuntut agar: (a) Ada pertanggung jawaban Manajemen terhadap kecelakaan kerja yang fatal (fatality accident) yang terjadi akhir-akhir ini di PT Freeport Indonesia (PTFI); (b) Dilakukan ...


  • img

    Mengenal Organisasi Dewan Jaminan Sosial Nasional

    Oleh: Aswin Ardiansyah Huda,SH
    Rabu, 28 Oktober 2015 - 21:30:54 WIB | dibaca: 599 pembaca | komentar: 0

    Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak, untuk melaksanakan jaminan sosial dibuat Sistem Jaminan Sosial Nasional. Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah suatu tata cara penyelenggaraan program jaminan sosial oleh beberapa badan penyelenggara jaminan sosial. Jenis program jaminan sosial dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional meliputi : a. jaminan kesehatan; b. ...


  • img

    Pelaksanaan dan Pembinaan Kesehatan Kerja di Era Otonomi Dareah

    Oleh : Heri Thomson, SH
    Rabu, 28 Oktober 2015 - 21:06:47 WIB | dibaca: 511 pembaca | komentar: 0

    Pada era otonomi daerah saat ini, penataan urusan pemerintahan dalam perspektif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (UU No.32 Tahun 2004) dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota (PP No.38 Tahun 2007) sektor ketenagakerjaan harus mendelegasikan pembanguna di sektor ketenagakerjaan sampai ke tingkat kabupaten/kota khususnya ...

  • Awal < 123...10 > Akhir