Pertemuan Berkala JDIH Kemnakertrans ke I Tahun 2013


Sekretaris Jenderal Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bapak Dr.Ir. Muchtar Luthfie, MMA, memberikan sambutan dan sekaligus membuka secara resmi Pertemuan Berkala Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2013, merupakan Pertemuan Berkala ke I yang dilaksanakan pada tanggal 19 Desember 2013 di Hotel Bidakara Jakarta


Jakarta - Pertemuan Berkala Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2013 adalah pertemuan berkala ke I, merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor  PER.17/MEN/XI/2011 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan tema “Keterpaduan Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum dalam rangka Pembangunan Hukum Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian”.

Tema tersebut diangkat dengan harapan agar unit-unit kerja di lingkungan Kemnakertrans yang mengelola dokumentasi dan informasi hukum dapat semakin memantapkan sinergitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat guna mewujudkan tata pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel, menyongsong era reformasi birokrasi, terutama dalam memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan.

Pembinaan dan pengembangan JDIH Kemnakertrans akan terus diupayakan, karena JDIH Kemnakertrans sebagai salah satu pilar pembangunan hukum ketenagakerjaan dan ketransmigrasian mempunyai arti yang sangat penting dan  strategis, pembinaan dan pengembangan diarahkan kepada  peningkatan sumber daya manusia, peningkatan sarana dan prasarana, dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi akan meningkatkan akses bagi masyarakat terhadap informasi hukum khususnya bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian.  Adanya kemudahan akses terhadap informasi hukum dan peraturan perundang-undangan dapat menciptakan masyarakat yang cerdas hukum,  memahami secara komprehensif bagi seluruh pemangku kepentingan (stake holder) terutama bagi pengusaha,  pekerja/buruh dan masyarakat transmigran menyangkut hak dan kewajibannya.

 

» Lihat Semua Berita